rakyat101

Model kemitraan usaha berbasis franchise semakin diminati di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Banyak pelaku usaha melihat franchise sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan memulai bisnis dari nol. Sistem franchise menawarkan standar operasional yang telah teruji di pasar. Mitra usaha mendapatkan panduan jelas mulai dari pengelolaan produk hingga strategi pemasaran. Stabilitas menjadi salah satu alasan utama pemilihan bisnis franchise. Brand yang sudah dikenal membantu menarik konsumen sejak awal operasional. Dukungan dari pemilik merek menjadi nilai tambah dalam kemitraan franchise . Pelatihan rutin dan pendampingan membantu mitra menjalankan usaha secara konsisten. Perhitungan biaya dalam sistem franchise dinilai lebih terukur. Calon mitra dapat memperkirakan modal awal biaya operasional dan potensi keuntungan secara lebih realistis. Perkembangan teknologi juga memperkuat pengelolaan franchise modern. Sistem digital digunakan untuk memantau stok penjualan dan kinerja gerai se...

  Pemerintah memperbarui aturan pengelolaan dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan regulasi baru yang bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mitigasi risiko investasi pada program jaminan sosial. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 , yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 66/PMK.02/2021. Aturan ini ditetapkan pada 31 Desember 2025 dan mengatur tata kelola iuran serta sistem pelaporan program Tabungan Hari Tua (THT) , Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) , dan Jaminan Kematian (JKM) . Dalam regulasi terbaru ini, pemerintah menekankan pentingnya kesehatan keuangan pengelola program melalui penetapan batas minimal tingkat solvabilitas. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tingkat solvabilitas yang harus dipenuhi paling sedikit sebesar 2 persen dari liabilitas asuransi . “ Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud...